PKC PMII Sulsel Soroti Kinerja Prabowo-Gibran, Desak Perbaikan Program MBG-Hilirisasi

Pengurus Koordinator Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan (PKC PMII SUL-SEL) menyoroti Kinerja Kabinet Merah Putih dalam Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

MAKASSAR, INDEKSMEDIA.ID – Pengurus Koordinator Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan (PKC PMII SUL-SEL) menyoroti Kinerja Kabinet Merah Putih dalam Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Sejumlah catatan pun bermunculan yang menjadi sorotan PKC PMII Provinsi Sulawesi Selatan.

Ketua Eksternal PKC PMII Provinsi Sulawesi Selatan, Ma’ruf Pangewa, mengatakan bahwa pemerintah harus segera melakukan pembenahan atas banyaknya persoalan yang muncul dalam perjalanan Pemerintahan Presiden Prabowo – Gibran.

Menurutnya, begitu banyak persoalan yang muncul dalam Pemerintahan Kabinet Merah Putih akan mengikis kepercayaan publik terhadap pemerintah dan akan berimbas pada program pembangunan Asta Cita yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo-Gibran dalam mewujudkan Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045.

“Asta Cita ialah Misi yang sangat mulia dan gemilang. Misi ini dicanangkan oleh Bapak Presiden Prabowo-Gibran untuk membawa Indonesia Maju dalam mencapai Indonesia Emas 2045, pastinya harus kita dukung. Misi Besar ini bertujuan untuk menghadirkan perubahan yang nyata dalam kehidupan masyarakat,” ujarnya.

“Tapi, melihat kenyataan di lapangan, berbagai persoalan dan permasalahan pun muncul dalam penerapan kebijakan Pemerintah. Berbagai persoalan ini menimbulkan polemik, kegaduhan bahkan bisa menjadi bahan catatan yang mengikis kepercayaan masyarakat,” beber Ma’ruf.

Selain itu, PKC PMII Sulawesi Selatan juga menyoroti kejadian krusial ialah isu demokrasi dan HAM, Lingkungan, Hilirisasi, Lapangan Kerja, Makan Bergizi Gratis, Perampasan Lahan dan Korupsi.

PKC PMII Sulawesi Selatan khawatir akan adanya upaya konsolidasi kekuasaan dan sentralisasi kontrol hukum oleh pemerintah, mulai terjadinya pembatasan ruang sipil, kriminalisasi aktivis dan tidak adanya keseriusan pemerintah dalam menyelesaikan pelanggaran HAM masa lalu.

“Banyaknya penolakan keras publik atas pengesahan RUU TNI yang dianggap akan menjadi jalan mulus untuk menghidupkan kembali Dwifungsi ABRI. Tak hanya itu, Munculnya tagar Indonesia Gelap yang menjadi simbol gerakan aksi demonstrasi berbagai Kota di Indonesia mendapatkan tindakan refresifitas oleh aparat pengamananan,” tambahnya.

Sorotan PKC PMII Sulawesi Selatan juga mengarah pada program hilirisasi tambang nasional yang di gaungkan pemerintah. Hilirisasi tambang yang menjadi perbincangan publik karena maraknya ancaman pencemaran dan perusakan lingkungan dengan dalih pembangunan bangsa, kesejahteraan sosial dan transisi energi yang dianggap terlalu dipaksakan.

Tambah Ma’ruf, dia menekankan bahwa Isu yang menjadi sorotan ini ialah Isu yang sangat krusial dan perlu pembenahan untuk menata Perjalanan Pemerintahan Presiden Prabowo-Gibran demi Mewujudkan Indonesia Maju.

“Isu yang menjadi keresahan publik harus kami suarakan, karena ini Berkaitan dengan Asta Cita. Pemerintahan Presiden Prabowo-Gibran harus segera mengambil tindakan yang tegas dan pro terhadap Rakyat. Apalagi terkait Isu Demokrasi dan HAM, Lingkungan, Hilirisasi, Lapangan Kerja, Makan Bergizi Gratis, Perampasan Lahan dan Korupsi,” ungkapnya.

“Asta Cita ialah Harapan Bersama, jika tidak ada pembenahan secara serius maka akan melahirkan sebuah kekecewaan besar di tengah-tengah Rakyat Indonesia dan menjadi Rapor Merah dalam Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka,” tutupnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini

Maaf Untuk Copy Berita Silahkan Hubungi Redaksi Kami!