Oknum Pegawai PDAM Jeneponto Diduga Palsukan Kwitansi, Direktur “Lepas Tangan”

KANTOR DPRD Kabupaten Jeneponto

JENEPONTO, INDEKSMEDIA.ID–Kabar tak sedap dialamatkan ke Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan (Sulsel).

Betapa tidak, ada salah satu oknum pegawai yang ditempatkan di IKK Cabang PDAM yang ada di Kecamatan Bontojai, Kabupaten Jeneponto, diduga memalsukan kwitansi pembayaran.

Pelanggan dalam hal ini masyarakat menjadi korban dengan tingginya tagihan air yang dibebankan setiap bulan.

Anehnya, ulah oknum pegawai yang ada di Unit kecamatan tersebut, tak digubris Direktur PDAM Jeneponto, Junaedy SE, selaku penanggung jawab atas perbuatan anak buahnya.

Malah Junaedy dianggap seolah-olah terkesan lepas tangan serta menutup terhadap perbuatan tindak pidana yang dilakukan oknum pegawai PDAM Jeneponto.

Akibat perbuatan Direktur PDAM yang terkesan lepas tangan, warga pun mengadukan persoalan tersebut ke DPRD Kabupaten Jeneponto.

“Sudah jelas pelanggaran yang dilakukan, tapi tidak ada tindakan serius yang dilakukan Dirut PDAM Jeneponto untuk mengindahkan laporan dari beberapa warga yang merasa tertipu,” kata salah seorang warga Jeneponto, yang minta minta namanya tidak disebut, Selasa (27/05/2025).

Terkait dengan kasus tersebut, Kuasa Hukum pelapor, Muh Rusdin SH, membenarkan adanya aduan ke wakil rakyat terkait Masalah tersebut.

Bahkan, setelah mendengarkan semua keterangan dari klaennya (pelapor), Direktur PDAM malah yang menyarankan kepada pelapor sendiri untuk mengurus dan membiayai upaya hukum secara pribadi.

“Padahal, secara tanggung jawab kelembagaan, direktur berkewajiban untuk melindungi aset, integritas dan nama baik PDAM, serta memastikan seluruh pelanggaran hukum ditindak secara tegas. Sikap ini tidak hanya menunjukkan kelalaian dalam menjalankan fungsi managerial, tetapi juga mengesankan adanya pembiaran terhadap tindak pidana,” tegas Rusdin.

Adanya dugaan pemalsuan kwitansi yang dilakukan oknum pegawai PDAM yang ditempatkan di IKK Bontojai disebut Rusdin sudah jelas merugikan PDAM terkhususnya di daerah IKK Bontojai.