Ketua Komisi C DPRD Palopo Soroti Distribusi Air Bersih, Usulkan Kolam Retensi

PALOPO, INDEKSMEDIA – Distribusi air bersih oleh Perumda Tirta Mangkaluku (TM) Palopo kembali menjadi sorotan. Ketua Komisi C DPRD Palopo, Taming Somba, menilai ada persoalan serius yang harus segera diatasi, terutama saat musim hujan.

“Permasalahan yang sebenarnya adalah ketersediaan air baku ketika musim hujan. Dulu-dulu jika musim hujan air menjadi keruh, sekarang sudah tidak keruh tetapi berlumpur,” ujar Taming saat dikonfirmasi, Rabu (9/4/2025).

Menurutnya, kondisi air berlumpur menjadi tantangan tersendiri bagi instalasi pengolahan air. Akibatnya, produksi air bersih yang siap distribusi ke masyarakat jadi berkurang atau melambat, sehingga ketersediaannya menurun.

“Ini yang sulit diolah oleh water treatment sehingga mempengaruhi ketersediaan air kita,” lanjutnya.

Ia menambahkan, perkembangan kota yang terus meluas menuntut sistem distribusi air yang lebih baik. Namun, ada tantangan budaya kerja yang dinilainya belum siap menghadapi kondisi cuaca ekstrem.

“Palopo ini kan semakin mengembang, sementara hasil manajer perindustrian ada budaya yang ketika diperhadapkan dengan kondisi cuaca itu berat terlayani secara maksimal,” ujarnya.

Lebih lanjut ia mengatakan bahwa solusi utama yang perlu dipertimbangkan adalah peningkatan manajemen, baik dari segi infrastruktur maupun ketersediaan air baku. Ia mendorong pembangunan kolam retensi sebagai langkah antisipatif.

“Makanya kami tadi penekanannya bagaimana berupaya untuk memperbaiki manajemen, apakah secara infrastruktur atau kepada ketersediaan air bakunya,” katanya.

Taming Somba menegaskan bahwa masyarakat Palopo dinilai cukup memahami jika gangguan distribusi air terjadi akibat kondisi alam yang buruk. Namun, menurutnya, hal itu tetap harus diantisipasi dengan menambah cadangan air melalui pembangunan kolam retensi.

“Kalau kondisi secara buruk, saya kira masyarakat Palopo bisa paham itu. Solusinya adalah untuk menambah cadangan air maka dibutuhkan kolam retensi dan pembangunan itu membutuhkan anggaran,” jelasnya.

Pembangunan ini, kata Taming, membutuhkan anggaran khusus yang harus menjadi perhatian serius Pemerintah Daerah bersama DPRD sebagai langkah strategis menghadapi krisis air bersih di musim penghujan.

“Hal inilah yang harus dipikirkan Pemerintah Daerah dan DPR,” pungkasnya.